Aceh Timur -Tempo Aceh Masyarakat sepanjang ruas jalan nasional Banda Aceh–Medan di Kabupaten Aceh Timur semakin kecewa.
Saat dihubungi awak Tempo Aceh Melalui WhatsApp untuk dimintai penjelasan terkait lambatnya progres rehabilitasi dan pelebaran jalan nasional yang hingga akhir tahun 2026 baru memasuki tahap awal pengerjaan fisik, Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Aceh, Riski Anugrah terkesan menutup diri dan enggan memberikan keterangan kepada publik.(15/11)
Alih-alih menjelaskan kendala yang dihadapi, alasan keterlambatan, maupun langkah percepatan yang sedang diupayakan, pihak satker justru lebih memilih berdiam diri.
Sikap ini dinilai semakin menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang telah lama menantikan kelancaran akses jalan utama penghubung Banda Aceh–Medan tersebut.
Pekerjaan pelebaran badan jalan baru dimulai di ujung tahun, sementara pembangunan saluran drainase belum selesai sama sekali — padahal proyek ini merupakan jalur logistik dan konektivitas paling vital bagi perekonomian wilayah timur Aceh hingga perbatasan Sumatera Utara .
Seruan Transparansi & Evaluasi Kinerja
Ketidakjelasan informasi yang disampaikan pihak pelaksana memicu kekhawatiran bahwa keterbukaan publik dalam penanganan proyek strategis belum menjadi prioritas. Masyarakat berhak mengetahui:
- Apa kendala riil di lapangan?
- Siapa yang bertanggung jawab atas kemajuan fisik yang melambat?
- Kapan proyek ini dapat diselesaikan sesuai janji awal?
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diminta untuk serius mempertimbangkan kembali buruknya kinerja jajarannya di lapangan.
Jika sikap menutup diri dari informasi publik terus dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah pun semakin tergerus .
"Proyek ini menggunakan uang rakyat. Rakyat berhak mengetahui perkembangannya. Diam bukan jawaban. Kementerian PU PR perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Satker 1 BPJN Aceh agar masalah ini tidak terulang di proyek-proyek berikutnya." — Harapan masyarakat dan pengguna jalan.
Harapan MasyarakatS Semoga Kementerian PU PR segera menindaklanjuti, membuka ruang informasi yang transparan, dan memastikan pekerjaan pelebaran jalan serta drainase di Aceh Timur dapat dipercepat demi kepentingan bersama. Jalan yang baik dan informasi yang terbuka adalah hak setiap warga negara.
