ACEH TENGGARA — Kompas Aceh, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Aceh Tenggara terindikasi bukan lagi tentang mengalirkan air ke sawah, melainkan arus uang yang mengalir ke kantong oknum.
Program yang dirancang untuk memberdayakan petani ini justru diduga disulap menjadi "sapi perahan" oleh pihak yang memiliki akses politik.
Bayar Rp 80 Juta di Muka Hanya untuk Dapat Proyek
Sebanyak 247 kelompok tani di berbagai kecamatan Aceh Tenggara seharusnya menerima anggaran sebesar Rp 195 juta per kelompok.
Namun kenyataannya, untuk bisa memperoleh program tersebut, para ketua kelompok tani dipungut biaya di muka yang tidak masuk akal.
Salah seorang ketua kelompok tani yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan (14/11), fakta yang mengejutkan:
"Kami harus membayar di depan Rp 80 juta kepada oknum kepercayaan salah satu partai nasional untuk mendapatkan program P3-TGAI tersebut."
Anggaran Masuk, Langsung Dipotong Hingga 50 Persen Tanpa Laporan
Pungutan di muka bukan satu-satunya masalah. Setelah dana Rp 195 juta cair, praktik pemotongan berlanjut. Setiap kelompok tani diduga wajib menyerahkan hampir separuh dana tersebut tanpa ada kejelasan laporan pertanggungjawaban.
"Kami menerima transfer anggaran Rp 195 juta, namun setelah ditarik, kami harus mengeluarkan lagi sekitar 50 persen lebih, tanpa ada laporan apa-apa ke mana uang itu pergi," ungkap sumber tersebut.
Kelompok Tani Hanya Topeng, Proyek Dialihkan ke Pihak Luar
Secara administrasi, nama kelompok tani tertera sebagai pelaksana. Namun itu hanyalah kedok.
Oknum yang diduga berafiliasi dengan partai politik memanfaatkan keberadaan kelompok tani agar program terlihat sah di atas kertas, padahal pelaksanaan sesungguhnya berada di tangan pihak lain yang tidak jelas kualifikasinya.
Kelompok tani hanya dijadikan penerima upah semata — bukan pelaksana yang berdaulat. Akibatnya? Kualitas pembangunan irigasi menurun drastis.
Karena sisa dana yang dipotong di mana-mana, pekerjaan pun terpaksa dilakukan seadanya. Dinding saluran tipis, material di bawah standar, dan bangunan yang tak tahan lama menjadi harga yang harus dibayar.
Desakan: APH Harus Menelisik, Program Dihentikan Sementara
Situasi ini mendesak adanya penegakan hukum. Warga meminta aparat penegak hukum untuk segera membuka selubung modus yang dijalankan oknum tersebut. Tidak hanya itu, masyarakat juga menuntut penangguhan pelaksanaan program P3-TGAI di Aceh Tenggara sampai dugaan ini terjawab secara hukum.
"Kita minta kepada APH untuk dapat menelisik modus yang dilakukan oknum anggota partai terhadap program ini. Selain itu, berhentilah dulu program P3-TGAI masuk ke Aceh Tenggara, karena nyatanya hanya memperkaya oknum tertentu," tegas ketua kelompok tani tersebut.
Dana Rakyat Bukan Komoditas Jual Beli
P3-TGAI sejatinya lahir untuk melibatkan petani secara langsung dalam pengelolaan air irigasi — urat nadi pertanian mereka. Namun di Aceh Tenggara, program ini berubah menjadi bisnis proyek titipan. Di atas kertas: kelompok tani. Di balik layar: oknum yang mengambil untung besar tanpa pernah menyentuh cangkul maupun tanah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pihak yang berani memberikan klarifikasi. Namun pertanyaan besar sudah menggema di tengah masyarakat: Siapa sebenarnya oknum yang dimaksud, dan sejauh mana akses mereka memengaruhi penyaluran anggaran negara?
